
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi (KSTI) di Malaysia merancang tujuan untuk menjadi negara berbasis teknologi tinggi pada tahun 2030. Sebagai negara dengan peringkat 33 sebagai “the most technologically advanced countries”, Malaysia optimis tujuan tersebut akan tercapai.
Upaya-upaya yang dilakukan, terutama oleh pemerintah Malaysia sendiri, menunjukkan adanya perhatian serius terhadap pengembangan ekonomi digital di negara ini. Pemerintah menyadari bahwa memiliki keahlian digital dalam era kemajuan teknologi saat ini merupakan aset yang sangat berharga dan penting bagi setiap individu, terutama generasi muda.
Dalam upaya mencapai tujuan menjadi negara berbasis teknologi tinggi, pemerintah telah meluncurkan berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian digital masyarakat, terutama bagi anak muda. Pendidikan dan pelatihan dalam bidang teknologi dan inovasi telah menjadi fokus utama pemerintah dengan menyediakan akses yang lebih luas dan menyeluruh kepada masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.
Peningkatan keahlian digital anak muda tidak hanya akan meningkatkan nilai individu, tetapi juga berkontribusi pada integrasi dan adaptasi negara terhadap kemajuan teknologi yang terjadi dengan cepat. Dengan besarnya jumlah individu yang memiliki keahlian digital, Malaysia dapat lebih siap menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh ekonomi digital.
Selain itu, kehadiran generasi muda yang terampil dalam bidang teknologi juga akan memberikan dampak positif dalam mendorong inovasi dan perkembangan industri teknologi di negara ini. Mereka memiliki potensi untuk menciptakan solusi baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing internasional.
Transformasi Keahlian Digital Berperan dalam Pertumbuhan Ekonomi Malaysia
Ir Ts Dr Aziyati Yusoff, Kepala Kerjasama Strategis untuk Pengembangan Keahlian Anak Muda, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Malaysia, melalui wawancaranya menyatakan bahwa kehadiran generasi muda yang memiliki keahlian digital di Malaysia dapat menjadi pendorong utama dalam transformasi inovasi dan pertumbuhan ekonomi negara ini. Mereka tidak hanya memiliki kemampuan teknologi yang canggih, tetapi juga potensi untuk menciptakan solusi baru yang mengarah pada perkembangan industri teknologi yang pesat.
Dalam upaya untuk menjembatani kekosongan yang terjadi antara berbagai entitas di Malaysia, sebuah inovasi baru telah diperkenalkan yang bertujuan untuk menawarkan sebuah program yang inklusif. Inovasi ini secara khusus ditujukan untuk mendukung dan meningkatkan ekonomi digital di negara tersebut.
Program pembelajaran yang ditawarkan harus didesain dengan tujuan untuk memastikan bahwa generasi muda memiliki kemampuan yang diperlukan untuk sukses dalam ekonomi digital. Dalam program ini, anak-anak muda akan diberikan kesempatan untuk mempelajari keterampilan seperti pemrograman komputer, desain grafis, analisis data, dan teknologi terkait lainnya.
Melalui Kementerian Ekonomi dan Investasi, Kementerian Sains dan Teknologi, Kementerian Informasi dan Komunikasi, dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia, dapat berkolaborasi untuk memprioritaskan anggaran dalam mendukung program-program yang berkaitan dengan keahlian transformasi digital pada anak muda Pemerintah Malaysia telah mengambil langkah-langkah penting dalam implementasi program-program digital yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran digital kepada generasi muda.
Salah satu inisiatif strategis yang diluncurkan adalah MyDIGITAL (Malaysia Digital Economy Blueprint), yang bertujuan untuk mempercepat transformasi digital negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Selain itu, terdapat juga MaGIC (Malaysian Global Innovation & Creativity Centre), sebuah pusat inovasi dan kreativitas yang bertujuan untuk mempercepat perkembangan ekosistem startup di Malaysia.
MyDIGITAL dan MaGIC adalah dua program yang menjadi fokus pemerintah dalam mengembangkan potensi digital di negara ini. MyDIGITAL bertujuan untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan inisiatif yang mempercepat pengadopsian teknologi digital di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Sementara itu, MaGIC berperan sebagai pusat inovasi dan kreativitas yang memberikan pelatihan, mentoring, dan dukungan bagi para startup untuk mengembangkan produk dan layanan mereka.
Dengan adanya program-program ini, pemerintah Malaysia berharap dapat menciptakan generasi muda yang terampil dalam pemanfaatan teknologi digital, meningkatkan daya saing negara dalam ekonomi digital, dan mendorong pertumbuhan ekosistem startup yang inovatif. Melalui upaya ini, Malaysia berkomitmen untuk menjadi pemimpin regional dalam transformasi digital dan ekonomi berbasis pengetahuan.
Program-program digital ini merupakan langkah positif yang diambil oleh pemerintah Malaysia untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan dan peluang dalam era digital. Dengan membangun fondasi pendidikan digital yang kuat dan memberikan dukungan bagi inovasi dan kreativitas, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi digital dan perkembangan teknologi di Malaysia.
Aziyati Yusoff menghimbau agar pemerintah pusat dapat lebih memprioritaskan anggaran kepada program-program yang meningkatkan keahlian digital kepada anak muda. “Melalui Kementerian Ekonomi dan Investasi, Kementerian Sains dan Teknologi, Kementerian Informasi dan Komunikasi, dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia, dapat berkolaborasi untuk memprioritaskan anggaran dalam mendukung program-program yang berkaitan dengan keahlian transformasi digital pada anak muda” himbaunya.
Selain implementasi program-program digital di luar sekolah, penting juga untuk memperhatikan penyertaan pembelajaran digital dalam kurikulum sekolah. Pembelajaran digital, seperti Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), harus menjadi bagian integral dari kurikulum agar para murid dapat memahami dan menguasai aspek penting ini dalam kehidupan mereka.
Pengajaran TIK dapat meliputi berbagai keterampilan, seperti penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak, penelusuran informasi secara online, literasi digital, dan pemahaman tentang etika dan keamanan dalam penggunaan teknologi. Dengan menyertakan TIK dalam kurikulum, sekolah dapat memberikan landasan yang kuat bagi para murid dalam memanfaatkan teknologi digital dengan bijak dan efektif.
Selain itu, program Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) juga dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Program ini mendorong pemahaman yang mendalam tentang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika, serta menghubungkannya dengan konteks dunia nyata.
Dalam era digital, program STEM dapat diperkaya dengan penggunaan teknologi digital, seperti eksperimen ilmiah menggunakan perangkat lunak simulasi, pemrograman komputer untuk memecahkan masalah matematika, dan pengembangan solusi teknik menggunakan teknologi terkini.
Selain pembelajaran TIK dan program STEM, proyek siswa berbasis digital juga dapat menjadi komponen yang berharga dalam kurikulum sekolah. Proyek-proyek ini memberikan kesempatan kepada para murid untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan digital mereka dalam konteks nyata. Misalnya, mereka dapat bekerja sama dalam tim untuk merancang dan mengembangkan aplikasi, membuat presentasi multimedia, atau melakukan penelitian online.
Melalui proyek-proyek ini, para murid dapat mengembangkan kemampuan kolaborasi, kreativitas, dan pemecahan masalah, sambil memperdalam pemahaman mereka tentang teknologi digital.
Dengan menyertakan pembelajaran TIK, program STEM, dan proyek siswa berbasis digital dalam kurikulum sekolah, para murid akan mendapatkan pendidikan yang holistik dan relevan dengan tuntutan dunia digital saat ini. Mereka akan dilengkapi dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam era digital yang terus berkembang. Selain itu, ini juga akan membantu mereka membangun landasan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan dan karir di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan inovasi.
Lebih jauh, pemerintah menghadirkan kolaborasi dengan lembaga pendidikan di Britania Raya, Amerika Serikat, Australia, Jerman, negara-negara Eropa, negara-negara Asia, dan juga APEC (Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik) melalui pertukaran pengetahuan internasional. Aktivitas-aktivitas dalam kemitraan semacam ini mencakup pertukaran mahasiswa dan budaya, berbagi pengetahuan antara para ahli, transfer teknologi, diskusi intelektual, serta mobilitas keahlian dan keterampilan.
Dalam mengembangkan inovasi digital, pemerintah harus menjalin kerja sama dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, dan berbagai entitas terkait lainnya. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pembelajaran yang holistik dan berkelanjutan. Program ini akan dilaksanakan melalui kemitraan strategis antara lembaga pendidikan dan perusahaan teknologi, yang akan memberikan pengetahuan praktis dan pengalaman langsung kepada anak-anak muda. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kestabilan negara ke depannya.
Cara terbaik untuk menggambarkan kestabilan dari sebuah negara adalah ketika mereka memiliki hal-hal berikut secara seimbang, yaitu stabilitas politik, kemakmuran ekonomi, harmoni sosial, modernisasi teknologi yang ramah lingkungan, dan hukum yang tegas.
Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keahlian anak-anak muda, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital di Malaysia secara keseluruhan. Dengan adanya program pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pasar, diharapkan akan terjadi peningkatan daya saing dan inovasi di sektor ekonomi digital, serta pengurangan kesenjangan keterampilan di antara generasi muda.
Dalam rangka mencapai visi ini, dukungan pemerintah dan partisipasi aktif dari berbagai pihak terlibat sangat penting. Program ini harus didukung dengan kebijakan yang mendukung, investasi yang memadai, serta pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai. Dengan adanya kerangka kerja yang kuat dan kolaborasi yang efektif, inovasi ini memiliki potensi besar untuk mengubah lanskap ekonomi digital di Malaysia, menciptakan masa depan yang lebih inklusif, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi anak-anak muda serta masyarakat secara keseluruhan.
Dalam mendukung program digital inklusif ini, Aziyati menghimbau agar pemerintah dapat lebih tanggap dengan cara mengurangi berbagai macam birokrasi dalam melakukan pengambilan keputusan.
Birokrasi yang kompleks dan lambat dapat menghambat inovasi dan menghambat perubahan yang cepat yang dibutuhkan dalam era digital. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi dan penyederhanaan prosedur administrasi yang terkait dengan pengimplementasian program digital. Langkah-langkah ini meliputi mempercepat proses pengadaan teknologi, mengurangi regulasi yang menghambat perkembangan industri digital, serta memperbaiki koordinasi antarlembaga pemerintah yang terlibat dalam implementasi program digital.
Dengan meningkatkan tingkat tanggap pemerintah terhadap program digital inklusif, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital, pemerataan akses teknologi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat, serta pengurangan birokrasi yang berlebihan, Malaysia dapat melangkah maju dalam menghadapi era digital dengan lebih siap dan tanggap.
Selain langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya, pemerintah juga telah meluncurkan beberapa proyek kebijakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengimplementasikan bidang sains, inovasi, teknologi, dan transformasi digital di Malaysia. Proyek-proyek ini menjadi landasan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan teknologi.
Salah satu proyek tersebut adalah Strategi Nasional Internet of Things (IoT), yang bertujuan untuk mengembangkan ekosistem IoT yang luas di Malaysia. Melalui penggunaan teknologi IoT, diharapkan dapat tercipta konektivitas yang lebih baik antara perangkat dan infrastruktur, yang akan membawa manfaat besar dalam berbagai sektor, seperti industri, pertanian, transportasi, dan layanan publik.
Selain itu, Malaysia juga telah mengadopsi kerangka kerja Malaysia Smart City yang bertujuan untuk menciptakan kota yang cerdas dan berkelanjutan. Melalui integrasi teknologi digital, informasi, dan komunikasi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup di perkotaan, serta memperkuat konektivitas antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
Pemerintah Malaysia juga telah mengambil langkah strategis dalam menghadapi tantangan keamanan siber dengan merumuskan strategi keamanan siber yang komprehensif. Langkah ini bertujuan untuk melindungi infrastruktur digital negara, data sensitif, dan privasi masyarakat dari ancaman siber yang semakin kompleks dan beragam
Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi digital, Malaysia telah mengembangkan ekonomi digital yang berfokus pada inovasi, kewirausahaan, dan pengembangan industri teknologi. Melalui berbagai program dan kebijakan, pemerintah berupaya mendorong kreativitas dan inovasi, serta memberikan dukungan kepada pelaku usaha digital, termasuk startup dan UKM, untuk berkembang dan bersaing di pasar global.
Selain itu, Malaysia juga telah merancang blueprint dan kebijakan nasional yang bertujuan untuk memulai program percepatan dalam menghadapi transformasi digital. Blueprint ini menyediakan arah dan langkah-langkah konkret untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, transportasi, dan administrasi public.
Harapannya, di 5 tahun ke depan, inklusivitas digital pada anak muda akan menghadirkan berbagai gagasan yang inovatif dan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Kalau kita berhasil konsisten untuk melakukan perubahan dan transformasi ini terus menerus, Malaysia akan menjadi negara yang stabil, baik dari tingkat ekonomi maupun sumberdaya manusia.
“Kami yakin dengan rencana ini. Melalui investasi berkelanjutan dalam pelatihan dan pendidikan pemuda, kami bertujuan untuk mempersiapkan generasi yang adaptif dan mampu bersaing secara global di Malaysia. Peningkatan sumber daya manusia dan kualitas pendidikan merupakan kunci untuk mencapai peningkatan nasional yang berkelanjutan,” tutup Aziyati.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
China Construction Bank (CCB) was recently commended by Deputy Prime Minister Heng Swee Keat for reaching an important milestone in Singapore, which is evidence of the long-lasting collaboration that has developed between the two countries over the past 25 years.
The CCB is one of China’s four largest state-owned banks and is actively expanding its business abroad, with branch offices in Hong Kong, Macau, and Singapore, among other places.
In 1998, when CCB made the bold decision to establish a presence in Singapore, the Asian economies were emerging from the depths of the Asian Financial Crisis. CCB’s move to set up shop in Singapore was a bold show of faith in the future of Asia and a belief that the region was poised for a resilient comeback.
Over the years, CCB has deepened its roots in Singapore, forming vital partnerships and emerging as one of CCB’s largest overseas nodes. DPM Heng Swee Keat, who once led the Monetary Authority of Singapore (MAS), recalls productive meetings with CCB’s leadership regarding their expansion plans in the region.
This partnership led to significant milestones, including MAS upgrading CCB’s Singapore branch to a wholesale bank in 2010 and subsequently to a Qualifying Full Bank (QFB) in 2020.
The timing of this expansion is crucial, as it enables CCB to support Chinese companies looking to explore new opportunities while also contributing to the internationalisation of the renminbi.
Simultaneously, it provides invaluable support to Singaporean companies with aspirations in the Chinese market. Singapore’s status as an international financial centre ensures a plethora of growth opportunities for both CCB and Singapore.
Financial cooperation has been a cornerstone of the enduring relationship between Singapore and China. Recent upgrades in their partnership have expanded the scope of activities, going beyond traditional corporate and commercial lending to include green financing solutions, offshore debt raising, and even FinTech and innovation research in Singapore.
Regulators from both nations have joined hands to explore emerging areas like sustainable and digital finance, aiming to strengthen cross-border collaboration and deepen capital market connectivity within the region.
This is due to the rise of digital technology which has transformed the financial landscape, leading to the emergence of digital finance. This encompasses a wide range of innovations, including mobile banking, digital payments, blockchain technology, and digital currencies.
By exploring digital finance, Singapore and China are not only embracing financial technology (FinTech) but also revolutionising the way financial services are accessed and delivered. This shift has the potential to enhance financial inclusion, streamline transactions, and increase the efficiency of capital markets. Also, it opens doors to cross-border collaboration in developing and adopting cutting-edge FinTech solutions.
By strengthening capital market connectivity, these nations are not only boosting their own financial sectors but also attracting foreign investments, promoting regional economic stability, and potentially positioning themselves as hubs for sustainable and digital finance in Asia.
Innovations in digital finance and technology have revolutionised access to banking services and improved efficiency. CCB’s Fintech innovation lab in Singapore offers a platform for research, technology sharing, and the forging of new partnerships. These innovations are poised to enhance resource allocation, promoting real growth and job creation.
The collaboration between Singapore and China in these emerging areas is a strategic move to shape the financial landscape of the future, where sustainability, innovation, and cross-border cooperation will be key drivers of success.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
The Minister for Finance, Minister for Women, and Minister for the Public Service of Australia provided updates on technology and digital identity-related legislation. The Minister delved into the topic of Digital ID and its significance for Australia’s future.
The primary focus of the address was the introduction of the draft Digital ID legislation, marking the commencement of consultations for the exposure draft. She highlighted that Digital ID is akin to an online version of presenting one’s passport or driver’s license to verify their identity but without relinquishing the physical document. It aims to provide a secure and convenient way to verify identity online.
The draft Digital ID legislation, now open for consultation, represents a significant milestone in Australia’s efforts to create a national Digital ID system. The Minister outlined four guiding principles for this system: security, convenience, voluntariness, and inclusivity. She stressed that Digital ID would remain voluntary, ensuring alternate channels for those who prefer not to use it.
Moreover, Digital ID is seen as a means to enhance inclusion by bringing government services online and extending their accessibility to underserved communities, including individuals with disabilities. However, the Minister emphasised that those unable or unwilling to obtain a Digital ID would still have access to government services through traditional channels.
The current system, which operates without legislation, allows individuals with Digital IDs to verify their identity without repeatedly providing sensitive documents. Nevertheless, it has limitations, as it is not yet a nationwide system and private sector providers cannot verify individuals against government-issued ID documents. The government envisions a national Digital ID system as an important economic, productivity, and security reform, and efforts are underway to address these shortcomings.
To ensure trust, data protection, and choice in the Digital ID system, the draft legislation establishes governance arrangements, a regulator (with the ACCC as the interim regulator), and privacy safeguards. Senator Gallagher emphasised the need for explicit consent for sharing identity information, the secure deletion of biometric data, and the prohibition of using identity data for direct marketing purposes.
Additionally, the Minster announced the formation of an AI taskforce, in collaboration with colleague Ed Husic, to ensure responsible and safe usage of AI across government agencies. AI has the potential to improve productivity within the APS and enhance government services, but it also requires careful management to mitigate risks.
The government is committed to creating boundaries and safeguards for emerging technologies like AI. The AI Taskforce will assess the risks and benefits of different AI systems within the public service.
The upcoming release of the first Long Term Insights Brief on AI and trust in public service delivery was also mentioned. Four key findings from the brief highlighted the importance of designing AI with integrity, preserving empathy in service design, enhancing public service performance, and investing in AI literacy and digital connectivity for all Australians.
The Minister expressed her determination to see the establishment of an Australian Digital ID system through legislation, despite the challenges and opposition. She acknowledged that it has been an eight-year work in progress, but she believes it is a worthy project with significant benefits for individuals, businesses, and the economy as a whole.
The address highlighted the importance of Digital ID legislation and AI governance in shaping Australia’s technological future. These initiatives aim to enhance security, convenience, and inclusivity while safeguarding individuals’ privacy and ensuring responsible AI usage within the public service.
Efforts to advance digital identification in Australia align with the country’s broader initiatives to establish a national Digital ID system, as discussed by the Minster. The focus of one pilot program, reported on by OpenGov Asia earlier, was on enabling individuals to prove their identity without the need for multiple physical documents corresponds to the principles of Digital ID outlined by the Minister, emphasising secure digital verification over physical information exchange.
Additionally, student volunteers from Deakin University demonstrated practical applications of digital identity within the education sector, mirroring the efficiencies mentioned by Senator Gallagher in her speech. These developments reflect Australia’s growing interest and innovation in the digital identification ecosystem.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
Vietnam, Laos, and Cambodia will cooperate in the digital economy. Experts have said that the substantial potential for trade and investment collaboration among the countries has not yet been fully realised.
The three governments jointly organised a conference to discuss digital economic development trends and their potential to enhance trade and investment among the countries, opportunities and challenges arising from digital transformation for the growth of trilateral ties, and strategies to advance their cooperative efforts in the digital era. The conference reflects the countries’ readiness to build digital-transformation-oriented socio-economic infrastructure.
Experts at the event recommended that the sides establish and improve institutional and legal environments that align with the demands of the international integration era within the context of the digital economy. Additionally, the nations should invest in developing digital infrastructure to foster their national digital economies.
The conference, which was organised by the Vietnam Academy of Social Sciences (VASS), Lao Academy of Social and Economic Sciences (LASES), and Royal Academy of Cambodia (RAC), saw the participation of over 100 experts, managers, and diplomats from the three countries.
According to a representative from VASS, prioritising the advancement of the digital economy is considered a key task in accelerating the restructuring of an economy. This approach is closely linked with innovation in the growth model and the enhancement of growth quality. The aim is to assist a nation in escaping the middle-income trap and progressing toward becoming a fully developed, industrialised country. The trend presents both opportunities and challenges for countries involved, as they work to develop and expand their investment and commercial partnerships.
An official from LASES noted that Laos is in the early stages of its digital transformation journey, encompassing multiple sectors, including commerce and investment. Consequently, Laos is eager to collaborate with experts from Vietnam and Cambodia, aiming to exchange knowledge and gain insight from their respective digital transformation efforts.
Highlighting the longstanding bond among the three nations, an official from RAC acknowledged that in the realm of digital transformation, Vietnam has been making swifter advancements compared to Cambodia and Laos, particularly in sectors like tourism, commerce, and investment. Collaborative efforts among these nations, particularly in the domain of the digital economy, hold considerable importance in advancing the development of each country.
In 2020, Vietnam kicked off a national digital transformation programme, under which the country would renovate the management and administration activities of the government, the production and business activities of enterprises, and the overall way of living and working. It is working to develop a safe, humane, and wide digital environment. The national digital transformation programme has the dual purpose of both developing the digital government and economy and establishing Vietnamese digital businesses with a global capacity.
In the second quarter of 2023, the digital economy contributed approximately 15.26% to the total Gross Domestic Product (GDP) of Vietnam. Compared to 2021, the growth of Vietnam’s national digital transformation index did slow down, but the component indices of digital government, digital economy, and digital society still maintained a high growth rate of 45-55%.
Vietnam’s digital economy was valued at around $14 billion in 2020, showing remarkable growth of 450% since 2015. Projections indicate that it is expected to expand by roughly 30% between 2020 and 2025.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
Minister of PANRB Abdullah Azwar Anas stated that in 2023, the diplomatic relations between the Republic of Indonesia and Korea will reach its 50th year. Both countries continuously work to enhance their relations and cooperation, both bilaterally, regionally, and multilaterally.
In light of this, the governments of Indonesia and Korea are continuing their cooperation in Electronic Government Systems (EGS) through the Digital Government Cooperation Forum. This event, organised through the collaboration of the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (PANRB), the Ministry of the Interior and Safety (MoIS), and the National Information Society Agency (NIA), discusses the implementation of cooperation in 2023 and the cooperation project plans for 2024.
“The closeness of this relationship and cooperation is certainly supported by the complementary nature of resources and advantages possessed by Indonesia and Korea, in addition to the excellent economic and political progress, making opportunities for cooperation in various sectors increasingly wide open,” said Minister PANRB Abdullah Azwar Anas.
In 2023, the governments of Indonesia and Korea embarked on a cooperation project related to digital ID development strategies and poverty alleviation digitalisation strategies. As for the extension of the DGCC cooperation project in 2024, there are several project proposals from the DGCC Committee, including support for government efforts in digitalising Nusantara City into a smart city focusing on intelligent government aspects.
“These cooperation proposals include the use of Big Data and AI for government administrative services, open-source technology-based designs, and big data designs in service provision,” explained Anas.
In his opinion, strengthening the strategic partnership between Korea and Indonesia for a shared future, especially in digital transformation, is not just an aspiration but a necessity. Indonesia’s digital transformation is already on the right track, where digital transformation serves as an accelerator for development acceleration.
Strengthening partnerships with Korea, one of the global technology industry leaders can bring Indonesia significant benefits. Korea has extensive experience and expertise in digital transformation and cutting-edge technologies such as artificial intelligence, the Internet of Things, and 5G. Through knowledge sharing and close collaboration, Indonesia can accelerate the implementation of these technologies to support various sectors, including industry, education, healthcare, and public services.
Furthermore, strengthening this partnership can also open doors for investments in Indonesia’s technology ecosystem. With financial and technical support from Korea, Indonesian startups and technology companies can further develop their innovations and compete in the global market. This will create new job opportunities, drive economic growth, and strengthen Indonesia’s position in an increasingly interconnected international community.
“Interoperability of systems and applications continues to be pursued to realise integrated services nationally. However, we continue to strive and learn best practices from various countries, especially Korea, to strengthen digital transformation breakthroughs in Indonesia,” he said.
NIA President Jong Sung Hwang stated that in the future, his agency will actively assist Indonesia in digital governance, similar to what they did by establishing NIA in 1987 to support the digitalisation of the South Korean government. “The South Korean government used to have 17,060 silo systems, but they managed to integrate them all into an all-in-one service,” explained Jong Sung Hwang.
Jong Sung Hwang added that in the era of digital governance, everything should run smoothly, and data should be easily accessible. “Usually, data preparation takes a lot of time, but with data infrastructure, it can be done more quickly and data is easier to use,” he added.
In an era where technology defines many aspects of daily life, strengthening a strategic partnership with Korea in digital transformation is not just an option but a necessity. This step will help Indonesia address challenges and seize opportunities from the global digital revolution. With strong cooperation between the two countries, Indonesia can achieve a brighter and more sustainable future in the digital era.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
In a resolute move to drive technological innovation and secure a prominent position on the global stage, China significantly bolstered its investment in research and development (R&D) in 2022. The National Bureau of Statistics (NBS) revealed that the country allocated an impressive 3.08 trillion yuan (S$422.1 billion) to R&D, marking a 10.1% year-on-year increase.
This surge in R&D funding underscores China’s unwavering dedication to advancing basic research and achieving breakthroughs in critical technologies.
The amplified R&D investment not only fuels technological innovation within Chinese enterprises but also enhances their core competitiveness on the international front. Experts believe that this substantial investment will inject a potent dose of momentum into China’s ongoing economic recovery.
The surge in R&D investment reflects China’s resolute implementation of an innovation-driven development strategy, positioning the nation as a science and technology powerhouse. This strategy equips China with a competitive edge in the fierce international arena, driving the creation of new growth engines.
Pan Helin, co-director of the Digital Economy and Financial Innovation Research Centre at Zhejiang University’s International Business School, underscores the pivotal role of continuous investment in basic scientific research.
He highlights its significance in fostering high-quality economic growth and promoting the intelligent transformation and upgrading of traditional industries. Pan calls for harnessing the leading role of enterprises in driving technological innovation, thereby ensuring sustainable progress.
Enterprises in China are indeed heeding this call, expanding their investments in vital sectors and laying a robust foundation for pioneering core technologies in key domains. The NBS highlighted the government’s commitment to providing continued financial support and encouraging local authorities to amplify their R&D investments while optimising the efficiency of capital utilisation.
China’s prowess in science and technology innovation has undergone a remarkable transformation in recent years. The 2022 Global Innovation Index, released by the World Intellectual Property Organisation, positioned China at the 11th spot globally, making it the only middle-income economy within the top 30.
Further, Luo Zhongwei, a researcher at the Chinese Academy of Social Sciences’ Institute of Industrial Economics advocates intensifying investments in cutting-edge and forward-looking fields, including quantum information, artificial intelligence (AI), biological sciences, new energy, and new materials.
According to him, these investments are essential to achieve breakthroughs in key domains through independent innovation, particularly as protectionism continues to rise in some countries.
China’s intensified investments in cutting-edge fields like quantum information and AI confer a multitude of advantages. This commitment propels China to a position of technological leadership on the global stage. By allocating substantial resources to these transformative technologies, China not only sets industry standards but also influences international trends and fosters innovation.
Besides, these investments fuel economic growth by catalysing the development of new industries and markets. Quantum information and AI have the potential to spawn high-tech startups, generate employment opportunities, and stimulate economic prosperity.
As China excels in these domains, it enhances its global competitiveness, exporting technological advancements, products, and expertise while strengthening its standing in international trade and diplomacy.
Also, this strategic move ensures China’s national security and technological sovereignty. Quantum information and AI play pivotal roles in safeguarding against cybersecurity threats and advancing military capabilities.
Likewise, these investments reduce China’s reliance on foreign technology, allowing greater control over critical infrastructure and ensuring resilience against external disruptions. Overall, China’s intensified focus on these advanced fields promises not only technological leadership but also economic growth, national security, and global influence.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
The Hong Kong Science and Technology Parks Corporation (HKSTP) spearheaded an initiative aimed at promoting innovation and technology in the biotech sector, showcasing Hong Kong’s pioneering advancements and entrepreneurial spirit.
This initiative was part of the “Think Business, Think Hong Kong” event organised by the Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) in Paris recently. The event was a platform to underscore the potential for cross-border collaboration between Hong Kong and France in the field of biotechnology and innovation.
The CEO of HKSTP emphasised the critical purpose behind this endeavour. He pointed out the immense potential for synergy and cooperation between Hong Kong and French biotech ecosystems, highlighting their role in propelling startups and pharmaceutical companies to global prominence.
The journey of biotech innovation is long and arduous, and comprehensive support is essential. This initiative aimed to highlight Hong Kong’s ability to nurture and support biotech innovators throughout their growth trajectory and establish the city as a global hub for innovation and technology.
At its core, this initiative sought to underscore Hong Kong’s strengths in driving innovation to global success. It aimed to showcase the city’s unique ecosystem that fosters innovation and technology, making it a prime destination for biotech entrepreneurs. Moreover, it underlined the immense market potential in Asia as a growth engine for the global biotech industry.
The thematic session organised by HKSTP and the accompanying pavilion, titled “Unlocking Asia’s Opportunities in Healthcare Innovation,” was central to this initiative. These components received a warm reception from the French biotech and pharmaceutical industry.
Four distinguished biotech experts from Hong Kong-based ventures were featured, collectively illustrating Hong Kong’s capacity to lead in global innovation and technology. They highlighted the city’s potential as a gateway to the Asian market, positioning it as a central hub for biotech growth and development.
To further accentuate the significance of this initiative, a special gala dinner was convened, attended by influential leaders from the French, European, and Hong Kong business communities. Key dignitaries including the President of the Ile de France Region, the Financial Secretary of the HKSAR Government, and the Chairman of HKTDC were present. This gathering aimed to foster meaningful connections and collaborations that would propel innovation and technology in the biotech sector forward.
HKSTP’s initiative was not just about an event; it was about catalysing collaboration and innovation in the biotech sector. It sought to highlight Hong Kong’s unique strengths as a global player in biotech innovation and technology. By bringing together experts, entrepreneurs, and industry leaders, this initiative aimed to pave the way for groundbreaking advancements in biotech, positioning Hong Kong as a prominent player in the international innovation and technology landscape.
OpenGov Asia previously reported that the Government Chief Information Officer of Hong Kong led a delegation from the city’s innovation and technology (I&T) sector to the 25th China International Software Expo (CISE). The mission aimed to strengthen collaboration and explore business opportunities in the technology sector.
The Hong Kong Pavilion at CISE showcased more than 20 innovative I&T products and solutions sourced from esteemed competitions like the Hong Kong ICT Awards and the “Maker in China” SME Innovation and Entrepreneurship Global Contest. These exhibits covered cutting-edge domains such as artificial intelligence, virtual reality, cloud computing, and biotechnology.
These innovations spanned sectors like fintech, smart construction site management, and digital entertainment, demonstrating the integration of digital technology into the tangible economy. To engage potential buyers and partners, the Hong Kong Pavilion featured a mini-stage for exhibitors to present their products and services.
This delegation’s participation in CISE emphasised Hong Kong’s technological capabilities and commitment to international collaboration. It aligned with Hong Kong’s goal of becoming a global hub for technological innovation in a rapidly evolving I&T landscape.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
The Union Cabinet has approved the signing of three separate memoranda of understanding (MoUs) from earlier this year between India and Sierra Leone, Antigua & Barbuda, and Armenia. These MoUs will facilitate cooperation in the realm of exchanging successful digital solutions that have been deployed at a national level to boost digital transformation initiatives.
Under the memoranda of understanding, the countries will share experiences and digital technology-driven solutions, such as India Stack, in the execution of digital transformation projects. It is expected that the MoUs will result in more employment opportunities in the information technology sector.
India Stack is a collection of indigenously developed APIs and digital public assets that strive to enable the widespread utilisation of digital identity, data, and payments as fundamental economic elements. India Stack includes apps like Unified Payments Interface (India’s instant payments system), Aadhaar (the government’s digital identity card), and DigiLocker (a secure document access platform on a public cloud).
Both government-to-government (G2G) and business-to-business (B2B) cooperation in the realm of DPI will be strengthened through the MoUs. The endeavours outlined in the agreements will be funded using the regular operating allocations of their respective administrations. The MoUs shall remain in force for three years.
The MoUs were signed between the Indian Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) and the Ministry of Information and Communications of the Republic of Sierra Leone, the Ministry of Information, Communications Technologies, Utilities and Energy of the Antigua & Barbuda, and the Armenian Ministry of High-Tech Industry.
MeitY is actively working with multiple countries and international organisations to promote both bilateral and multilateral cooperation in the field of ICT. Over time, MeitY has established MoUs, memoranda of cooperation (MoCs), and agreements with counterpart organisations and agencies from various countries. These arrangements serve as vehicles for fostering cooperation and facilitating the exchange of information within the ICT domain.
The MoUs were originally put forth at a meeting of the G20 Digital Economy Working Group (DEWG). The event served as a global platform for discussions on both foundational and sector-specific DPIs. It featured experience zones that highlighted the various DPIs that have been successfully implemented, including digital identities, fast payments, open networks for digital commerce, language translation technology, online learning solutions, and telemedical consultations.
The agreements align with the several initiatives undertaken by the government, including Digital India, Atmanirbhar Bharat (Self-Reliant India), and Make in India, among others, aimed at advancing the nation towards a digitally empowered society and a knowledge-based economy. Given the evolving landscape, there is a need to explore business opportunities, exchange best practices, and attract investments within the digital sector.
According to the government, over the last few years, India has showcased its leadership in the deployment of Digital Public Infrastructure (DPI) and has effectively delivered public services, even amidst the challenges posed by the COVID-19 pandemic. Consequently, many countries have expressed an interest in learning from India’s experiences.
India Stack Solutions are Digital Public Infrastructure (DPI) created and implemented by India on a national scale. This infrastructure facilitates access to and the delivery of public services. It aims to universalise connectivity, foster digital inclusion, and ensure effortless access to public services.
These solutions are built on open technologies, are interoperable and are designed to encourage active involvement from both industry and community stakeholders, fostering innovation. However, each country has unique needs and challenges in building DPI, although the basic functionality is similar, allowing for global cooperation.